credit to: fin.co.id
Bicara tentang DPR saya kira nggak apdol kalau belum membahas Fahri Hamzah. Beliau terkenal sebagai mantan aktivis tahun 1998 yang kemudian jadi anggota dewan dan didemo oleh aktivis. Selain itu beliau juga terkenal karena pernyataannya yang nggak jarang kontroversial dan dianggap bersebrangan dengan rakyat. Saya yakin banyak kok yang merasa beliau ini logika berpikirnya aneh sehingga gak jarang terkesan nggak memihak rakyat. Tetapi pernahkah kita berpikir kalau pendapat kita tentang anggota dewan sudah sangat terkontaminasi oleh stigma negatif?
Sejak punya hak pilih dalam pemilu, saya jadi lebih peduli dengan dunia politik di Indonesia. Saya percaya kalau dalam memahami politik, sebisa mungkin jangan mencari informasi dari orang lain yang belum jelas ilmu dan sumbernya. Lebih baik mencari sendiri, bisa dari portal berita atau sumber lain yang dipercaya, kemudian baru berusaha memahami apa yang terjadi dan terakhir mengambil sikap. Dengan begitu, kita bisa punya pendirian dan jadi gak mudah disetir oleh orang lain.
Yang sering saya temui ketika mencari informasi sendiri adalah anggota DPR lebih banyak ditunjukan jeleknya daripada baiknya. Anehnya, para anggota DPR sendiri justru terkesan mengacuhkan hal ini. Padahal di jaman media sosial seperti sekarang sudah umum kalau setiap orang ingin “terlihat,” termasuk Lembaga Negara. Banyak Lembaga Negara yang berlomba-lomba menunjukan prestasi dan pekerjaannya, anehnya DPR ini malah terkesan santai-santai saja. Jumlah pengikutnya di twitter dan instagram saja hanya berjumlah ratusan ribu. Padahal harusnya bisa sampai jutaan mengingat posisnya sebagai wakil rakyat. Jadi gak heran kalau stigma negatif anggota DPR semakin hari malah semakin kuat saja karena gak ada upaya perlawanan dari anggota DPR itu sendiri.
Dalam pembahasan mengenai Revisi Undang-undang KPK, DPR dianggap sebagai orang jahat yang punya niat melemahkan KPK. Masuk akal sih, semalam Ibu Bivitri Susanti juga mengatakan bahwa anggota DPR menjadi profesi paling korup di Indonesia. Ujungnya, ketika KPK “diusik” oleh DPR maka munculah anggapan DPR sedang melemahkan KPK agar anggota DPR bisa lebih “leluasa dalam bergerak.”
Di acara Mata Najwa kemarin malam (25/9) Bapak Fahri Hamzah hadir untuk berdialog dengan “perwakilan masyarakat” yang juga hadir di sana. Beliau kemudian menjelaskan bagaimana pandangan beliau selama ini terhadap KPK sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Undang-undang KPK harus direvisi, dan hasil revisinya dianggap sebagai bentuk penguatan KPK. Jadi beliau menganggap bahwa KPK justru sedang diperkuat saat ini, sedangkan rakyat menganggap sebaliknya.
Sekali lagi, menurut saya perbedaan pandangan antara beliau dan rakyat sebenarnya lahir karena rakyat terlanjur gak percaya kepada anggota dewan. Termasuk Pak Fahri Hamzah. Padahal kalau kita mau menghilangkan stigma negatif tersebut sebentar, dan memahami logika berpikir beliau, saya rasa tujuannya memang sama-sama menguatkan KPK.
Yang saya pahami dari penjelasan beliau di Mata Najwa semalam adalah sebagai berikut:
Sebagai negara demokrasi, Indonesia mempunyai seorang Presiden yang dipilih oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah sumber kekuatan terbesar maka bisa dianggap seorang Presiden adalah pemegang kekuatan terbesar dalam sistem demokrasi. Kemudian KPK adalah lembaga independen yang tugasnya memberantas korupsi di Indonesia. Sebagai wakil rakyat, beliau bertanya “bagaimana tentang pemberantasan korupsi di Indonesia?” jawabannya “kita perkuat KPK.” Kemudian pada kenyataannya, justru semakin hari semakin banyak koruptor yang ditangkap. Menurut beliau, jika KPK dianggap berhasil memberantas korupsi maka harusnya nggak ada lagi koruptor yang ditangkap KPK. Apalagi dengan kekuatan KPK yang dikategorikan “superpower” oleh beliau.
Akhirnya sampailah beliau pada kesimpulan bahwa KPK ini belum berhasil memberantas korupsi, maka dibuatlah KPK menjadi berada di bawah kepemimpinan Presiden atau dibuat nggak berdiri sendiri lagi. Dengan begitu kekuatan KPK justru bertambah karena mendapat dukungan penuh dari Presiden sebagai sumber kekuatan terbesar di Indonesia.
Seperti yang dikatakan Pramoedya Ananta Toer “seorang yang terpelajar haruslah berlaku adil sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan” maka saya mengajak pembaca sekalian untuk mencoba adil menyikapi hal ini. Adil di sini menurut saya adalah gak buru-buru menyimpulkan bahwa DPR sedang melemahkan KPK tanpa mendengarkan penjelasan dari DPR lebih dulu. Kebetulan yang semalam hadir di Mata Najwa adalah Fahri Hamzah dan Asrul Sani. Pak Fahri Hamzah juga yang lebih banyak berbicara tentang RUU KPK ini maka saya kira Pak Fahri bisa dianggap mewakili DPR di sana.
Kesimpulannya, jika kita tinggalkan dulu stigma negatif anggota DPR yang sudah melekat erat di kepala kita, saya rasa apa yang disampaikan Pak Fahri Hamzah cukup masuk akal dan masih bisa diterima, kok. Tapi semuanya tetap kembali tergantung bagaimana kita melihat hal ini. Lewat tulisan ini saya hanya mengajak pembaca sekalian untuk mau mendengarkan dan mencoba memahami bagaimana cara berpikir anggota DPR—yang diwakili Fahri Hamzah—dan alasan yang mendasari mereka berpikir seperti itu. Untuk keputusan mau mempercayai atau mendukung pihak mana, saya kembalikan lagi sepenuhnya kepada pembaca sekalian. Jadi ya sekian dan terima kasih~
إرسال تعليق